post

Meski telah mengeluarkan keputusan untuk menghentikan sementara pelaksanaan Kurikulum 2013, namun pemerintah nyatanya tak mengharuskan semua sekolah di Indonesia untuk mengikuti aturan tersebut.

Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan mengungkapkan, pemerintah masih membiarkan 3 persen atau 6.000 sekolah untuk tetap menjalankan kurikulum yang terus diperdebatkan ini.

Menurut Anies, langkah ini diambil agar nantinya sekolah yang masih menerapkan Kurikulum 2013 dapat menjadi contoh bagi sekolah lain.

“Kurikulum 2006 dilaksanakan di 97 persen sekolah, yang 3 persen menjadi sekolah rintisan,” kata Anies di Jakarta, Sabtu (13/12/2014).

“Sekolah rintisan ini adalah sekolah yang mempraktikkan kurikulum baru dan diuji pelaksanaannya untuk perbaikan kurikulumnya,” sambung Anies.

Mantan Rektor Paramadina ini memastikan 6.000 sekolah rintisan tidak hanya terletak di Pulau Jawa atau daerah dekat ibukota, tapi juga berada di hampir seluruh nusantara. “Sekolah itu ada di 258 kabupaten kalau tidak salah, ini ada seluruh Indonesia.”

Terkait munculnya pro dan kontra terkait pemberhentian Kurikulum 2013, Anies menyatakan siap dipanggil DPR jika nanti ada yang mempertanyakan keputusannya tersebut. “Ini untuk kepentingan anak-anak didik. Jadi menjelaskannya kepada semua pihak itu tanggung jawab pengambil keputusan,” tandas Anies.

Pelaksanaan Kurikulum 2013 dihentikan sementara oleh Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan sejak Jumat 5 Desember lalu. Penghentian ini dalam rangka menyempurnakan kurikulum yang diterbitkan pada masa pemerintahan SBY itu. Sebagai gantinya, sekolah-sekolah diminta kembali menggunakan Kurikulum 2006. (Sun/Sss)